Senin, 20 Februari 2012

Dilarang Cinlok Dalam Organisasi!?

Dilarang Cinlok Dalam Organisasi!?

Kali ini Expresi kembali membahas seputar kisah percintaan di sekolah. Sebagai salah satu pelajar yang aktif di kegiatan atau organisasi sekolah, mestinya sobat Expresi ikut mengkritisi berbagai peraturan yang tidak disetujui. Setuju atau nda setuju harus punya alasan dong. Tapi kira-kira peraturan macam apa yah itu?
Baiklah, peraturan yang dimaksud adalah larangan pacaran se-organisasi. Apa? Yap, larangan yang aneh tapi nyata loh. Bisa dibilang kita dilarang cinlok dengan orang sesama organisasi. Faktanya, ada beberapa organisasi di sekolah yang menerapkan larangan seperti itu. Katanya sih biar lebih fokus ke orientasi organisasi, bukan cinta melulu.
Tampaknya beberapa pelajar punya tanggapan tersendiri terkait tema  kali ini. Ada yang setuju-setuju aja, tapi ada juga yang tidak.
Kalau menurut pendapat Reski, larangan itu gak membahayakan kok. Malah membawa kebaikan bagi segenap anggota organisasi. Cewek manis kelas XII IPA di  SMAN 1 Bulukumba ini setuju-setuju aja dengan peraturan tersebut.
Katanya, profesionalisme antar anggota di organisasi tersebut tetapterjaga. "Takutnya nanti masalah pribadi menjadi pemicu hancurnya organisasi. Jadi kalau untuk kebaikan, nahan perasaan gak apa-apa dong," aku cewek yang kerap disapa Kiki ini.
Sependapat dengan Resky, Rahmat siswa kelas XII SMKN 1 Bulukumba juga menuturkan hal yang sama. Menurutnya kepentingan pribadi nda usah dibawa-bawa di organisasi. Peraturan tersebut juga bisa menghilangkan sifat egois dan memupuk kekompakan di organisasi itu.
"Kalau memang perasaannya nda bisa ditahan, bisa berteman dulu lah. Istilahnya cari yang aman-aman togh," tandas cowok yang aktif di organisasi PMR sekolahnya ini. (mg2)

Rabu, 25 Januari 2012

Angka Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Sengketa Pers Masih Tinggi

FGD AJI: Selesaikan dengan Undang-Undang Pers, Bukan KUHP

Laporan: Andhika Mappasomba

Tingginya angka kekerasan terhadap Jurnalis dan Sengketa Pers di Indonesia (514 Kasus 2010 dan 470 kasus tahun 2011, red), mendorong Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari (23-24/1) di sebuah hotel di Kota Makassar. Dalam FGD yang menghadirkan berbagai unsur di antaranya insan pers, legislator, kepolisian, TNI, seniman, LSM dan eksekutif ini mendorong terbentuknya sebuah lembaga di berbagai wilayah yang dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa dalam hal kebebasan pers.
Dalam FGD tersebut juga, forum menyepakati berdirinya sebuah lembaga formal yakni Forum Mediasi Sengketa Pers (FMSP) yang didampingi langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang difokuskan di empat kota di Sulawesi Selatan sebagai pioneer yakni Kota Makassar, Bulukumba, Palopo dan Pare-Pare. Ke empat wilayah ini dianggap penting atas keberadaan FMSP karena di wialayah tersebut kerap terjadi kekerasan terhadap jurnalis dan sengketa pers.
FMSP yang telah dibentuk tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi penengah dan mediator dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia jurnalis sebab dalam kenyataannya, sengketa pers biasanya masih didorong oleh pihak kepolisian untuk diselesaikan dengan Hukum Pidana padahal, undang-undan pers telah ada dimana salah satu penjelasan di dalamnya menjabarkan bahwa setiap pihak yang bersengketa dalam hal pemberitaan diberikan ruang untuk menggunakan hak jawab dalam melakukan klarifikasi pemberitaan yang dinilai keliru atau dianggap tidak benar.
Dengan terbentuknya FMSP ini diharapkan juga dapat mendorong komunikasi yang baik dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pihak tentang eksistensi pers dan tugas para jurnalis secara profesional sebagaimana terjabarkan dalam undang-undang UU no 40/1999 dan mendorong masyarakat dan seluruh pihak untuk memahami juga UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam FGD yang digelar AJI tersebut, utusan dari Polda Sulsel, M. Siswa mengatakan bahwa pemahaman masyarakat dan kepolisian tentang UU No 40/1999, memang masih harus terus disosialisasikan unuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman tentang undang-undang tersebut agar lebih jelas tentang posisi Undang-undang pers dan penerapan pasal dalam KUHP. Termasuk soal Kesepakatan pihak media dan kepolisian dalam pemeriksaan wartawan dalam sebuah kasus, wartawan harus diperiksa minimal dengan polisi yang berpangkat perwira. Selain itu, kata M. Siswa, Untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dimediasi dalam hal sengketa pers, memang tak mesti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Penggunaan KUHP itu memang tidak mutlak. Namun, seluruh unsur mesti didorong untuk memahami ini," Kata M. Siswa.
Keberadaan FMSP ini nantinya akan dilegalkan dan akan dievaluasi per enam bulan. Termasuk dalam hal penyusunan program-program strategis dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kepada seluruh pihak yang selama ini cenderung bersengketa dalam hal jurnalistik.
Sebelum FGD tersebut berakhir, ke empat kota di Sulsel yang dijadikan sebagai pioneer tersebut masing-masing dikoordinatori secara struktural, Kota Makassar dikoordinatori oleh pengurus AJI Makassar, Bulukumba oleh Hj. Hilmiaty Asap (Legislator), Pare-Pare oleh Rahman Saleh (Legislator), Palopo oleh Muhammad Amran (Jurnalis). (Dhika/80)

Kasek Dimutasi, Siswa Mogok Belajar

BULUKUMBA-RB. Ratusan siswa SMAN 1 Ujungloe, Kabupaten Bulukumba menggelar aksi mogok belajar, Selasa (24/1) sekira pukul 09.30 wita. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan mutasi kepala sekolahnya, Drs. H. Hasan Sallang.
Salah seorang siswa, A. Ilman Alqadri kepada wartawan mengaku, aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan dengan mutasi kepala sekolah yang dilakukan pada Jumat (20/1). Salah satu diantaranya, Kepala SMAN 1 Ujungloe, Drs. H. Hasan Sallang yang dianggap berprestasi namun dicopot dari jabatannya dan dikembalikan menjadi guru biasa di SMAN 1 Bulukumba.

Selasa, 24 Januari 2012

BPMPD Cermati Kesalahan Penyaluran di Desa

Terkait Kisruh Pembagian Raskin

BULUKUMBA-RB. Aksi protes yang dilakukan warga Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa di kantor desa setempat untuk memprotes penyaluran beras raskin (raskin) akhirnya ditanggapi instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Bahkan BPMPD menilai jika memang benar apa yang disuarakan masyarakat yakni adanya warga yang tercatat sebagai penerima raskin namun tidak mendapat jatah, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan penyaluran pada tingkat desa. Untuk itu, BPMPD akan melakukan koordinasi guna mencermati kemungkinan tersebut. Pasalnya, jika hal ini tidak segera direspons, maka dikhawatirkan aksi protes akan semakin meluas.

Ditimpa Pohon, IRT Tewas di Tempat

BULUKUMBA-RB. Nasib malang yang menimpa Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Upe warga Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Bulukumba, yang tewas karena ditimpa pohon, Senin, 23 Januari, sore.
Upe yang berboncengan dengan anaknya sendiri berencana ke Tanah Toa Kajang. Hanya saja, saat melintas di Dusun Batu Rilamung, Desa Batu Lohe, tiba-tiba tertimpa pohon besar dan mengakibatkan tewas ditempat. Sementara anaknya selama. 
Koordinator Desa (Kordes) Forum Komunikasi Pelajar dan Pemuda (FKPP) Desa Batu Lohe, Ica, mengatakan, bahwa kondisi pohon tersebut memang sudah membahayakan. Sebab, sudah mau tumbang hanya pihak PLN tak kunjung melakukan pembenahan terhadap pohon tersebut.
"Kami sudah lama mengadukan kepihak PLN agar pohon itu ditebang karena membahayakan khususnya bagi penguna lalulintas diwilayah ini. Hanya saja, keluhan itu seakan tidak digubris karena belum ada penebangan hingga menelan korban," jelas Ica, kepada wartawan, Senin, 23 Januari.
Menurut Ica, pihaknya mendesak PLN segera turun melakukan penebangan. Karena warga takut sebab ada kabel telanjang milik PLN sehingga yang bisa menebang hanya PLN. "Kami menyesalkan PLN. Ini karena lamban turun. Padahal, sudah lama kita sampaikan," kesalnya. (rd3/B)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons